Cilegon, CNO – DPD KNPI Kota Cilegon versi Ali Hanafiah yang baru saja dilantik mendukung langkah Ahmad Holid yang menggugat dana hibah dan bansos ke pengadilan.
Pernyatan ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Keagamaan DPD KNPI Kota Cilegon, Ismatullah, di sela-sela pelantikan DPD KNPI Kota Cilegon di Gedung DPRD Kota Cilegon, Jum’at (6 Maret 2020).
“Gugatan yang disampaikan kepada PN Serang tersebut dipandang sebagai langkah yang tepat mengingat bahwa Kota Cilegon akan menghadapi Pemilukada 2020,” katanya.
Langkah tersebut juga dinilainya tepat lantaran diduga rawan kapitalisasi program APBD Kota Cilegon untuk kepentingan pemenangan bakal calon baik yang diduga dari dana hibah bansos maupun dari potensi APBD lainnya.
Lebih lanjut Ismat menjelaskan, ada hal menarik dan harus menjadi perhatian masyarakat Kota Cilegon bahwa para tergugat sebagian besar keluarga bakal calon dari kubu petahana.
Beberapa nama yang disebut Ismatullah diantaranya Rizki Khairul Ichwan, Ketua DPD KNPI Cilegon, Budi Mulyadi dan Ratu Amelia Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT).
“Diduga jelas (mereka) memiliki hubungan keluarga dekat atau hubungan darah dengan Ratu Ati Marliati, dimana yang bersangkutan juga digugat karena diduga sebagai bakal calon wali kota yang menerima dana hibah,” ungkap Ismat.
Menurutnya, hal ini sama dengan menjelaskan yang kabur, dan tidak mengaburkan yang jelas, bahwa dana hibah dan bansos diduga kuat dikelola oleh keluarga petahana.
“Dan ini berpotensi conflict of interest, nepotisme yang diduga mengarah pada tindak pidana korupsi dan nepotisme dinasti dan kekuasaan,” katanya.
Ismat menyarankan, sebelum pelaksanaan Pilkada Cilegon 2020, sebaiknya tidak ada dana hibah dan bansos yang cair.
“Sangat resisten terhadap potensi akan ditunggangi oleh kepentingan bakal calon tertentu,” imbuhnya.
Ia meyakini lembaga pemerintah di atas akan mengawasi serius soal kebijakan hibah dan bansos di Pemkot Cilegon ini.
“Kita sangat mendukung langkah gugatan tersebut, agar semua terbuka melalui pengadilan dan semoga KPK, BPK, BPKP, PPATK, Kementerian Dalam Negeri agar semua tahu dan sama-sama mengawasi hibah dan bansos APBD Kota Cilegon,” ujarnya.
DPD KNPI Kota Cilegon kubu Mumu Najmudin ini juga memberikan apresiasi atas langkah gugatan tersebut. Hal ini diharapan akan menjadi pencerahan dan bisa menjawab persoalan mendasar di Kota Cilegon sejak dua dekade terakhir.
“Sejak lebih dari 20 tahun belakangan ini masalah besar dan substansi di Kota Cilegon ini diantaranya adalah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang diduga menjadi simpul potensi adanya pelanggaran hukum serta perbuatan melawan hukum lainnya,” kata Ismat.
Perlu Diketahui, KNPI di Kota Cilegon terjadi dualisme kepengurusan yakni versi Rizki Khairul Ichwan, putera sulung Wakil Wali Kota Cilegon Ratu Ati Marliati dan versi Mumu Najmudin.
KNPI versi Rizki Khairul Ichwan menjadi satu dari sepuluh yang digugat lantaran menerima dana hibah dari APBD 2020.
Sedangkan KNPI kubu Mumu Najmudin, yang pada Jumat (6 Maret 2020) dilantik, tidak mendapatkan dana hibah dari Pemkot Cilegon.
Diberitakan sebelumnya, Ahmad Holid menggugat hibah dan bansos anggaran 2018, 2019 dan 2020 digugat ke Pengadilan Negeri Serang, Selasa (3 Maret 2020).
Holid menduga, dana hibah dan bansos Kota Cilegon khususnya anggaran 2019-2020 untuk kepentingan pemenangan bakal calon petahana.
(*Sap/Red)
