Cilegon, CNO – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto menyambangi Kota Cilegon, Rabu, 20 Mei 2026. Kehadiran mantan Wali Kota Bogor ke Kota Baja ini dalam rangka kegiatan bedah buku “Babad Alas” karya Bima Arya.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ajang forum dialog terbuka mengenai tata kelola pemerintahan, pembangunan kota, penguatan literasi, hingga pengembangan ekosistem kendaraan listrik di daerah.
Bima Arya Sugiarto, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon di bawah kepemimpinan Robinsar. Ia menilai fokus pembangunan yang diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat merupakan langkah yang tepat.
“Saya melihat Pak Wali sudah melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan oleh seorang pemimpin, yakni fokus pada kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan. Saya juga melihat ada ikhtiar untuk membangun konsep pembangunan Cilegon yang sesuai dengan identitas daerah dan harapan warga,” ujar Bima Arya.
Seperti yang ia tuliskan dalam bukunya, Bima Arya berpesan agar kepemimpinan daerah tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik semata, melainkan harus dibangun di atas nilai-nilai yang kuat dan berpihak kepada masyarakat.
“Pesan utama dari buku ini adalah memimpin harus dengan nilai. Jangan hanya terjebak pada kalkulasi politik, tetapi harus ada nilai yang diperjuangkan setiap hari demi masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Bima Arya mendorong agar pemerintah daerah terus menjalankan pengelolaan anggaran secara sehat, efektif, dan efisien di tengah tantangan fiskal daerah. Efisiensi bukan sekadar pengurangan anggaran, tetapi bagaimana melakukan realokasi untuk sektor yang benar-benar prioritas.
Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk mulai membuka peluang pembiayaan alternatif di luar APBD melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun optimalisasi aset daerah.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Robinsar menjelaskan, Pemerintah Kota Cilegon saat ini terus mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana arahan pemerintah pusat. Langkah efisiensi telah dilakukan sejak awal masa kepemimpinannya, bahkan sebelum adanya kebijakan pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD).
Robinsar mengungkapkan, saat awal menjabat, Pemerintah Kota Cilegon menghadapi defisit anggaran hingga Rp135 miliar. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penghematan terhadap belanja yang dinilai bukan prioritas.
“Perjalanan dinas, honor-honor yang tidak perlu, belanja makan minum berlebihan hingga kegiatan seremonial sudah kami kurangi. Prinsipnya, anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat,” kata Robinsar.
Ia menambahkan, efisiensi tersebut kemudian diarahkan untuk memperkuat sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ia mencontohkan kebijakan realokasi anggaran pendidikan dasar yang sebelumnya lebih banyak terserap untuk kegiatan seremonial.
“Dari anggaran nonpegawai sekitar Rp20 miliar lebih, sebelumnya hanya Rp8 miliar untuk infrastruktur sekolah. Kini kami arahkan sekitar Rp18 miliar untuk kebutuhan infrastruktur pendidikan dan hanya Rp2 miliar untuk kegiatan seremonial,” jelasnya.
(*Fer/Red)
