Cilegon, CNO – DPD Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA) Kota Cilegon mendesak kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Kota Cilegon.
Desakan tersebut disampaikan HPA lantaran di lembaga tersebut diduga banyak persekongkolan pengadaan barang dan jasa di Pemkot Cilegon yang hampir semua proyek baik melalui tender maupun penunjukan langsung diduga dikerjakan perusahaan dari luar Cilegon.
Sekretaris HPA, Ade Imun Ramadhan mensinyalir hal tersebut ada kaitannya dengan posisi Wali Kota Cilegon, Edi Ariadi yang akan habis masa jabatannya sehingga wali kota diistilahkan main sore dan terkesan hantam kromo.
“Kami minta kepolisian dan Kejati Cilegon untuk tidak tinggal diam karena sebelumnya diduga sudah banyak sekali masalah dalam pengadaan barang dan jasa di Pemkot Cilegon selama ini,” kata Ade melalui keterangan tertulis, Kamis (11 Februari 2021).
Ade juga mengimbau agar ULP dan pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) tidak main-main dan mengambil resiko karena persoalan hukum itu tidak basi.
“Bisa jadi sekarang ini tidak ada masalah, tapi kedepan justru akan timbul masalah dan rata- rata karena faktor mengamalkan kebijakan pimpinan,” tuturnya.
Terkait hal tersebut, Ade berjanji akan melakukan audinsi dengan Polres dan Kejari Cilegon serta akan mengadukan juga ke Kadin, asosiasi-asosiasi, ormas serta para pengusaha di Kota Cilegon.
“Kami akan kejar hal ini sampai betul-betul dapat dijelaskan karena kami tidak ingin APBD Kota Cilegon diacak-acak oleh sekelompok yang mementingkan golongan,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran di website lpse.cilegon.go.id, Ade mencontohkan, untuk pengadaan alat tulis kantor di Sekretariat Daerah Kota Cilegon yang tahapannya sudah selesai, paket tersebut dikerjakan oleh perusahaan yang beralamat di Kota Serang.
(*Fer/Red)
