Cilegon, CNO – Setelah jagoan Partai Golkar kalah di pilkada, DPD II Partai Golkar Kota Cilegon dijadwalkan menggelar musda untuk memilih ketua dan pengurus baru partai ini, Kamis (24 Desember 2020).
Muncul anggapan musda tersebut terkesan buru-buru bahkan salah satu senior partai ini menganggap gelaran musda kali ini ilegal dan menyalahi aturan sehingga akan dibawa ke Mahkamah Partai.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Suwaib Amiruddin menganggap musda sudah merupakan suatu keharusan jika memang masa kepengurusan sudah habis.
“Saya kira Jangan dikaitkan dengan pilkada, Musda Golkar ini kalau menurut saya perlu dilakukan karena waktunya sudah habis,” kata Suwaib saat dihubungi Cilegon News melalui sambungan telpon, Rabu (23 Desember 2020).
Justru Suwaib melihat, ini merupakan langkah Partai Golkar di Cilegon untuk proses kaderisasi sehingga tidak muncul citra buruk terhadap para kader senior dan juga internal partai.
“Saya menganggap musda itu tidak dipaksakan kalau memang Desember ini habis (kepengurusan) Iman Ariyadi. Justru partai itu akan buruk citranya apabila sudah sampai waktunya itu tidak dilakukan musyawarah,” ujarnya.
Suwaib justru mengkhawatirkan ada kelompok-kelompok tertentu yang mencoba memanfaatkan kekalahan Partai Golkar di pilkada Cilegon untuk memberikan citra buruk terhadap partai tersebut.
“Jangan sampai ada kelompok-kelompok tertentu, karena kalah pilkada sehingga dianggap Partai Golkar itu tidak bekerja keras. Kemenangan pilkada hari ini, itu bukan karena partai yang berjuang tapi tim suksesnya lebih dominan,” katanya.
Soal sosok yang bakal menjadi Ketua DPD II Partai Golkar Kota Cilegon kedepan, deson FISIP Untirta ini tidak mempermasalahkan jika yang akan didorong adalah Ratu Ati Marliati karena Golkar di Cilegon besar karena andil Aat Syafa’at yang merupakan ayah dari Ati Marliati.
“Ya mungkin karena melihat dari akar perjuangan Partai Golkar di Kota Cilegon itu lebih banyak, kalau kita bicara tanda petik, dibesarkan dan mungkin dari segi aspek pembiayaan itu lebih banyak dilakukan oleh keluarga Pak Aat Syafa’at,” tuturnya.
Sedangkan terkait posisi Partai Golkar di Cilegon pasca musda digelar, Suwaib mengatakan tidak ada sejarahnya dari pusat sampai daerah, Partai Golkar berseberangan dengan pemerintah.
“Kalau bicara mendukung pemerintahan, ya tergantung dari dinamika politik setelah terpilih Ketua Golkar. Tapi Golkar di Kota Cilegon kan selalu ada di lingkaran pemerintahan,” ucapnya.
“Jadi Cepat atau lambat dilakukan kalau orientasinya mendukung pemerintahan ya memang seperti itulah Golkar,” tambahnya.
(*Fer/Red)
