Cilegon, CNO – Calon Wali Kota Cilegon Ali Mujahidin (Mumu) mengapresiasi kunjungan Pangdam III Siliwangi, Kapolda Banten dan BIN ke Kota Cilegon, Sabtu (5 Desember 2020) kemarin, sehubungan dengan pelaksanaan pilkada.
Melalui pernyataan tertulis yang diterima Cilegon News, Minggu (6 Desember 2020), Mumu menyatakan siap untuk menekan tensi pendukung dan masyarakat agar pelaksanaan pilkada Kota Cilegon berjalan tertib dan lancar tanpa ekses.
“Tapi kami juga meminta bantuan kepada TNI, Polri dan BIN untuk juga mengantisipasi potensi penyelenggara yang tidak netral. Karena penyelenggara yang tidak netral juga merupakan salah satu pemicu potensi konflik pada Pilkada Kota Cilegon 2010,” kata Mumu.
Calon Wali Kota dari jalur perseorangan tersebut mencontohkan, banyak dugaan pelanggaran yang sudah sampai ke Bawaslu, tapi sampai sekarang tidak ada progres yang jelas dan tidak ada penjelasan dalam prosesnya.
“Sehingga dengan demikian bisa jadi membuat paslon dan tim pendukungnya jengkel. Satu sisi harus ikut aturan tapi sisi lain aturan hukum tidak ditegakkan,” imbuhnya.
Mumu mencatat, penyelenggaraan pilkada yang jadi potensi konflik diantaranya soal keterlibatan ASN, kapitalisasi dana APBD untuk pemenangan, pembagian sembako yang jelas terdokumentasi, soal test kesehatan yang tampak tidak ada ujungnya.
“Kemudian oknum anggota PPK, PPS yang sudah disetting dan baru ditindak setelah ketahuan dan banyak lagi persoalan yang membuat paslon dan pendukung diluar petahana mulai jengkel,” tuturnya.
Oleh karena itu, Mumu memohon kepada BIN, TNI dan Polri untuk melakukan investigasi beberapa potensi konflik yang bisa timbul dari penyelenggara baik KPU dan Bawaslu, agar jangan sampai terjadi konflik seperti pilkada 2010 lalu.
“Sekedar saran dan masukan semoga berkenan, khusus di Cilegon belajar dari pilkada sebelumnya, netralitas penyelenggara adalah potensi utama konflik pilkada dan semoga Pilkada 2020 ini tidak terulang kembali,” ujarnya.
(*Fer/Red)
