Cilegon, CNO – Wali Murid di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kelurahan Rawa Arum mengaku setiap bulan harus membeli buku materi pelajaran untuk anaknya yang masih kelas VI.
Bahkan, Didi harus membeli dua buku yakni lembar kerja siswa (LKS) dan Tematik Terpadu yang harganya berkisar Rp 100 ribu.
“Seperti diwajibkan, untuk dua-duanya juga. Tiap bulan ganti tema, jadi ganti buku juga setiap bulan itu. Bayarnya Rp 105 ribu sampai Rp 110 ribu,” kata Didi, Selasa (1 Desember 2020).
Didi juga mengaku, dalam 1 semester ia harus membeli lima buah buku tematik terpadu untuk anaknya sehingga per semester ia harus membayar Rp 550 ribu.
“Setiap bulan kita harus beli, mau tidak mau. Karena tugas lewat daring,” kata Didi.
Sambil menunjukkan buku yang dimaksud, Didi mengaku terakhir kali membeli buku untuk anaknya di bulan November. Menurutnya, saat ini anaknya sedang menjalani ulangan secara online dan prediksinya setelah ulangan, ia harus kembali membeli buku untuk tema pelajaran selanjutnya.
“SDN Pabuaran tempat anak-anak saya sekolah. Kalau SDN yang lain belum dapat info sistemnya seperti apa. Bayangakan anak saya yang masih SD ada 3, kalo dijumlahkan berapa?” keluhnya.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Banten, Zainal Muttaqin pernah menyoroti praktik diwajibkannya siswa membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) oleh sekolah di SD Negeri Cilegon.
“Praktik mewajibkan atau memaksa murid/walimurid membeli LKS jelas dilarang dalam Permendikbud. Saat ini kebutuhan belajar pokok bagi siswa, terutama di tingkat pendidikan dasar (SD-SMP) telah terpenuhi dengan dana BOS. Termasuk di dalamnya buku,” ujar Zainal beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, dalam debat putaran kedua, calon Wali Kota Cilegon Ratu Ati Marliati mengatakan, hanya Kota Cilegon satu-satunya daerah di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan gratis untuk masyarakat.
“Alhamdulillah selama bertahun-tahun bahwa satu-satunya Pemerintah Kota Cilegon yang melakukan pendidikan gratis di Indonesia. Dan ini sudah kita lakukan berapa hitungan alokasi anggarannya, termasuk nanti berapa dari pusat berapa dari provinsi dan berapa dari daerah,” ujar Ati, Sabtu (28 November 2020).
(*Fer/Red)
