Cilegon, CNO – Camat Citangkil Agus Purnomo mengaku setuju rencana pembuatan sumur biopori guna mengurangi masalah banjir yang sering terjadi di Cilegon.
Kendati demikian, Agus meminta agar dicari juga akar utama permasalahan banjir dan didapat solusi terbaiknya, sehingga banjir tidak lagi terjadi.
“Artinya kita cari dulu akar permasalahannya, bagaimana penyelesaiannya, kita berharap itulah solusi terbaik. Misalkan jika harus diperlukan tandon maka ya harus dibuatkan tandon,” tuturnya.
Agus menyebutkan, persoalan utama seperti saluran di bawah jalan nasional yang terlalu kecil dan adanya tandon perlu menjadi perhatian pemerintah.
Mengingat menurutnya, hal tersebut merupakan akar permasalahan penyebab banjir khususnya di Kecamatan Citangkil.
Sedangkan sumur biopori, menurut Agus, hanya menyerap debit air, yang tentunya sumur resapan ini memiliki kapasitas dan daya tampung.
“Perlu dilihat akar permasalahannya seperti apa sehingga persoalan dapat teratasi dengan maksimal,” timpalnya.
Demikian juga yang dikatakan oleh Camat Purwakarta, Balukia Ikbal. Menurutnya, banjir yang terjadi di wilayahnya salah satu sebabnya adalah akses pembuangan yang menyempit di daerah hilir.
“Kalau di Purwakarta penyebab banjirnya pertama mungkin air, yang kedua harus adanya saluran air yang jelas dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Balukia menyebutkan, perlu diperhatikan akses pembuangan ini lantaran di Kelurahan Pabean dan Tegal Bunder yang merupakan hulu, kalinya cukup besar.
“Ketika masuk ke hilir atau Purwakarta, alurnya semakin mengecil otomatis terjadi banjir. Perlu ada normalisasi kali dan tandon,” katanya.
Guna melakukan normalisasi kali, menurutnya harus berkoordinasi dengan wilayah lain seperti Kecamatan Jombang dan Kelurahan Gedong Dalem.
“Kali dilebarkan plus tandon dan harus terkoordinasi dengan Kecamatan Jombang, Kelurahan Gedong Dalem,” ucap Balukia.
Meski demikian, Balukia setuju dengan rencana pemerintah terkait pembuatan sumur Biopori tersebut, mengingat dirinya memahami betul persoalan itu.
“Pertama kita harus setuju dengan program pemerintah karena pembuatan sumur biopori itu memang harus dilakukan, karena dengan adanya itu akan ada keseimbangan,” tuturnya.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon berencana membuat sumur biopori disetiap kelurahan dengan menggandeng pihak ketiga.
Anggaran pembuatan lubang resapan ini diambil dari Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-Kel) yang nilainya Rp. 100 juta untuk 11 titik setiap kelurahan.
(*Fer/Red)
