Cilegon, CNO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon menetapkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2027. Pokir DPRD Tahun 2027 ditetapkan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (6 April 2026).
Ketua DPRD Cilegon, Rizki Khaerul Ichwan menegaskan, dokumen Pokir bukan sekadar rutinitas birokrasi tahunan. Pokir menjadi jembatan krusial untuk memastikan arah pembangunan pemerintah daerah benar-benar menjawab persoalan masyarakat.
“Pokir yang dirumuskan berdasarkan hasil reses ini merupakan masukan yang sangat berharga. Ini adalah bukti sinergi harmonis antara eksekutif dan legislatif untuk membangun Kota Cilegon yang lebih maju,” kata Rizki.
Rizki menekankan, terdapat empat isu strategis yang harus menjadi prioritas Pemerintah Kota Cilegon dalam perencanaan program kerja tahun 2027. Keempat hal tersebut diantaranya kualitas SDM, ekonomi inklusif, infrastruktur dan smart city.
Oleh karena itu, Rizki meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penelaahan yang objektif dan proporsional terhadap usulan-usulan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat memilah skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tanpa menghilangkan esensi kebutuhan warga.
“Saya instruksikan kepada perangkat daerah agar melakukan penelaahan mendalam. Kita ingin RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2027 menjadi dokumen perencanaan yang realistis namun tetap progresif bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon, Robinsar, menekankan pentingnya perbaikan tahapan perencanaan dalam pembahasan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Cilegon.
Menurut Robinsar, secara angka capaian saat ini masih perlu ditingkatkan, sehingga perbaikan perlu terus dilakukan terutama pada tahapan perencanaan pembangunan.
“Memang selama ini kalau kita bicara angka, posisi kita masih berada di bawah. Karena itu, kita terus melakukan perbaikan, terutama pada tahapan perencanaan,” kata Robinsar.
Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cilegon. “Artinya, banyak tahapan yang kita lakukan secara teknis sudah sesuai dengan arahan dan harapan,” katanya.
Selain itu, Robinsar juga menyoroti pentingnya peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut, seluruh tahapan harus berjalan sesuai jalur dan jadwal yang telah ditetapkan.
“MCP KPK ini menjadi perhatian kita semua. Penilaiannya tidak hanya satu aspek saja, tetapi juga mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan,” jelasnya.
Ia menegaskan, setiap tahapan sekecil apa pun memiliki peranan penting dan harus dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Semua proses harus transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan mekanisme, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penetapan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pokok pikiran (Pokir) DPRD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar program pembangunan dapat berjalan, tentunya sejalan antara eksekutif dan legislatif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dengan begitu, pokir yang diusulkan benar-benar bisa memberikan manfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat,” ucapnya.
(*Adv/Red)
