Cilegon, CNO – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Cilegon memberi rapor merah untuk satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan KH. Mar’uf Amin.
Ketua PMII Cilegon Edi Djunaidi disela-sela aksi unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Selasa (20 Oktober 2020) mengatakan, nilai tersebut pantas lantaran pemerintah belum merespon aspirasi rakyat.
“Artinya pemerintah ini abai terhadap gerakan-gerakan masyarakat. Ini bahaya sekali ketika pemerintah mulai abai dan mencari kambing hitam dan yang jadi korban masyarakatnya sendiri,” ujarnya.
Edi mengaku kecewa dengan sikap pemerintah pusat yang sampai detik ini belum ada kejelasan terkait UU Ciptaker.
“Padahal di sejumlah daerah gelombang unjuk rasa terus bergejolak dan menimbulkan banyak korban,” timpalnya.
Tindakan pemerintahan Jokowi yang sulit ditemui dan malah mengerahkan aparat sehingga terjadi bentrokan, menurutnya menjadi catatan penting yang patut disorot mahasiswa.
“Kami berharap pemerintah pusat ini jangan kemudian mengadu domba massa aksi dengan pihak keamanan. Ya artinya begini, kita misalnya hari ini aksi, posisi penguasa inikan sulit untuk ditemui, sulit untuk keluar, sehingga kamipun tidak punya jalan lain lagi, inikan sudah jalan terakhir,” katanya.
(*Fer/Red)
