Upaya Pemerintah
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kasan, mengatakan pemerintah Indonesia tak punya kekuatan untuk memengaruhi harga kedelai. Imbasnya pemerintah pun tidak dapat menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kalaupun kita impor maksimal dari AS 2,4-2,5 juta ton, kita bandingkan China yang setiap tahun 100 juta ton sebenarnya enggak ada apa-apanya. Jadi tidak mungkin juga perilaku kita itu memengaruhi kepada harga kedelai, karena market dipengaruhi supply dan demand,” jelas Kasan pada acara Gambir Trade Talk 2022, Rabu (23 Februari 2022).
Langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga kedelai, menurut Kasan dengan membuat kebijakan berupa pemberian insentif bagi petani kedelai.
“Jadi insentif yang bisa diberikan bagi petani kedelai adalah untuk segmen yang lain, yang berbeda dengan kedelai dari impor. Bisa dengan kualitas tertentu dan penggunaannya untuk yang lain,” jelasnya.
Lain halnya dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Pihaknya bakal mengatur batas wajar harga tahu dan tempe tanpa menyebut waktu persisnya.
“Kita menjembatani antara pengrajin dan penjual tempe di pasar, dengan menentukan harga acuan daripada tahu dan tempe, ini akan segera kita keluarkan. Mudah-mudahan kebuntuan ini bisa diselesaikan,” katanya.
(*Fer/Red)
