Cilegon, CNO – Sejumlah sekolah di Cilegon akan segera meninggalkan papan tulis konvensional yang biasanya menggunakan media tulis kapur atau spidol. Dalam waktu dekat ini, beberapa sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon akan menggunakan papan tulis digital.
Papan tulis digital atau papan tulis elektronik ini dipastikan akan didistribusikan ke sejumlah sekolah pada tahun 2023 seiring kepastian diperolehnya dana hibah sebesar Rp50 miliar dari Kementerian Keuangan.
Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila mengatakan, hibah dari kementerian itu nantinya tidak berupa uang tunai, melainkan dalam bentuk barang berupa papan tulis elektronik.
“Jadi hibah yang kami terima dari Kementerian Kuangan ini bukan berbentuk uang. Tapi papan tulis elektronik atau papan tulis interaktif bagi sekolah-sekolah di Kota Cilegon untuk menganti papan tulis kapur atau papan tulis white board ke papan tulis elektronik,” kata Heni, Selasa (2 Mei 2023).
Menurut dia, kriteria penerima hibah dari Kemenkeu, yakni sekolah-sekolah yang sampai saat ini belum menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) apapun. Namun Heni belum dapat merinci sekolah mana saja dan total penerima hibah itu.
“Sekolah yang sudah menerima DAK tidak lagi dapat hibah dari Kemenkeu karena mereka sudah menerima DAK dari program lain. Untuk data, saya belum tahu secara detailnya berapa sekolah yang akan menerima bantuan hibah dari Kemenkue,” tuturnya.
Heni berharap, adanya papan tulis elektronik tersebut bisa menjadikan kualitas belajar lebih meningkat. “Proses belajar mengajar bisa lebih interaktif. Tidak terpaku papan tulis manual dengan kapur dan spidol,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian membenarkan tahun ini akan mendapatkan hibah tersebut dari Pemerintah pusat. “Insya Allah nanti sebesar Rp50 miliar itu dari pusat. Ini sangat luar biasa untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” kata Helldy.
Ia menambahkan, dengan adanya hibah tersebut menjadi bukti jika pembangunan tidak lagi harus mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”Selagi bisa kita mendapatkan dari pusat itu yang harus dilakukan,” tuturnya.
(*Fer/Red)
