Cilegon, CNO – Salah seorang pemuda asal Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon yang kini sedang belajar di Inggris menuding Wali Kota Cilegon Helldy Agustian telah mengkhianati janji politiknya.
Tudingan Ferdiyan melalui unggahan status di Facebook tersebut ditujukan ke Wali Kota Helldy jika merealisasikan berdirinya SMP Negeri 12 Cilegon menggunakan gedung SD Negeri Pabean di Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta.
Menurutnya, jika benar terwujud maka SMPN 12 hanya berjarak beberapa meter dari MTs Al-Khairiyah Karangtengah sehingga wali kota disebutnya tidak memperhitungkan lembaga pendidikan swasta apalagi madrasah.
“Narasi politik Helldy Agustian yang mendukung madrasah dan guru honorer adalah omong kosong jika dalam tataran kebijakan saja tidak bijak dan bajik,” tulis Ferdiyan dalam unggahan Facebook pribadinya.
Ferdiyan menilai pendirian SMPN 12 merupakan bentuk “jualan politik” wali kota baru yang sebenarnya tidak layak untuk dibeli.
Pria yang merupakan alumni MTs Al-Khairiyah Karangtengah ini juga mempertanyakan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Ismatullah di media mengenai hadirnya SMPN merupakan mimpi masyarakat Purwakarta.
“Sebentar, ini mimpi siapa? Adakah research yang holistik yang klaim ini? Siapa respondennya? Kapan research dilakukan? Jika tidak ada data analisisnya, maka klaim yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.
Ia pun mengaku geram dengan logika dan pembangunan pemerintah. Padahal setiap kampanye politik, hampir setiap calon wali kota mengkampanyekan isu-isu pendidikan, madrasah, guru honorer, pentingnya pondok pesantren sambil mengidentifikasikan dirinya sebagai orang religius.
“Namun secara kebijakan apakah suda pro akan lumbung terbentuknya ulama dan santri yakni madrasah dan pondok pesantren?” tulisnya.
Sementara itu salah seorang mahasiswa Al-Khairiyah Rahmatullah Safrai menilai pembangunan SMPN 12 terkesan terburu-buru padahal fasilitas gedung belum terpenuhi. Keberadaan SMPN 12 yang akan menggunakan gedung SDN Pabean bukan tempat yang cocok dan harus dikaji ulang.
“Lebih baik gelar uji publik antara Wali Kota Cilegon, Dinas Pendidikan dan anggota DPRD Dapil Purwakarta-Jombang untuk duduk bareng. Hadirkan semua kepala sekolah dan madrasah, ustad, ulama, tokoh masyarakat yang ada di Purwakarta. Kaji bersama untuk mendapatkan solusinya,” kata Rahmat melalui pesan WhatsApps.
Ia menilai wajar jika ada penolakan dari masyarakat lantaran selama ini bantuan untuk sekolah dan madrasah dari pemerintah nihil. Berbeda dengan sekolah negeri yang begitu istimewa dengan kucuran dana besar.
“Kita kaji juga sejarah dan budaya yang terbentuk di Purwakarta. MTs Al-khairiyah Karangtengah, MTs Nasrul Ulum Pasar Bunder dan SMP Tunas Bangsa memiliki jasa yang besar terhadap pendidikan di Purwakarta,” kata mahasiswa yang lahir dan besar di Purwakarta.
Dia mengungkapkan, pemerintah seharunya lebih serius memperhatikan sekolah dan madrasah swasta dengan memberikan bantuan biaya operasional guna meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini seolah menggambarkan pemerintah seperti tidak memiliki konsep yang jelas terhadap pendidikan.
“Ketika sekolah dan madrasah swasta seperti anak tiri yang hidup mandiri untuk operasional sehari-hari, pemerintah dengan gampangnya membangun sekolah negeri yang siap disokong dana besar. Tidak ada keadilan pendidikan di Kota Cilegon,” tuturnya.
Ia berpesan, jika wali kota ingin meningkatkan mutu pendidikan di Kecamatan Purwakarta, sebaiknya bantu perbaiki gedung sekolah dan madrasah yang sudah banyak rusak dan tingkatkan fasilitas pendukungnya.
“Mana janji politik Helldy saat kampanye yang mendukung madrasah dan pondok pesantren? Belum seratus hari saja sudah pelan-pelan menenggelamkan eksistensi madrasah swasta,” sindirnya.
(*Fer/Red)
