Cilegon, CNO – Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Kota Cilegon menggelar rapat koordinasi Pembahasan Pengendalian Program DPW-Kel Triwulan IV, Jumat (25 November 2022).
Rakor ini diikuti oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait termasuk diantaranya camat dan lurah se-Kota Cilegon.
Kepala Bagian Adpem Kota Cilegon, Tunggul Fernando mengatakan rakor ini bertujuan untuk melihat perkembangan pelaksanaan program DPW-Kel hingga triwulan IV dan menganalisa sejumlah permasalahan ataupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
“Salah satu tugas dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cilegon melaksanakan pengendalian program dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan Kota Cilegon, salah satunya Program DPW-Kel,” kata Tunggul.
Menurutnya, saat ini Pemerintah Kota Cilegon melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, sebagaimana amanah Perda Nomor 7 tahun 2021 dengan Visi Kota Cilegon tahun 2021-2026 terwujudnya Cilegon baru, modern dan bermartabat.
“Visi Kota Cilegon tersebut bermakna pelayanan pemerintah Kota Cilegon yang baru dalam hal perbaikan birokrasi, pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya dengan menerapkan teknologi untuk kemudahan akses informasi dan layanan publik kepada masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, visi pembangunan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Cilegon tahun 2005-2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon tahun 2005-2026.
“RPJPD Kota Cilegon tahun 2005-2026 yaitu Cilegon pusat industri, perdagangan, dan jasa terdepan di pulau Jawa,” tambahnya.
Dikatakannya, berdasarkan data yang diperolehnya hingga 21 November 2022, realisasi belanja daerah hingga triwulan III sudah mencapai angka rata-rata 59.21 persen. Seluruh Kecamatan termasuk dalam 10 besar realisasi teratas dengan rata-rata realisasi mencapai 80.53 persen.
“Realisasi tertinggi yaitu Kecamatan Pulomerak dengan realisasi belanja daerah mencapai 83.89 persen. Data tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dan penyemangat untuk tetap mempertahankan kinerjanya sehingga realisasi dapat diselesaikan hingga batas akhir tahun anggaran,” kata Tunggul.
Ia berharap, dengan diselenggarakannya rakor tersebut dapat menjadi momen bagi seluruh kecamatan dan kelurahan untuk dapat bekerja sama mencari solusi dan jalan keluar memecahkan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
(*Fer/Red)
