Cilegon, CNO – Dikomandoi oleh KNPI Kota Cilegon, sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa Kota Cilegon menggelar mimbar bebas memperingati Hari Anti Korupsi Internasional, Senin (9/12/19).
Mimbar bebas ini diikuti oleh GMNI, Himpunan Pemuda Al-Khairiyah (HPA), Garda Al-Khairiyah, Brigade Al-Khairiyah, Laskar Merah Putih dan Pemuda Pancasila.
Pantauan CilegonNews, massa berkumpul di landmark Kota Cilegon kemudian bergerak menuju depan kantor pemerintah Kota Cilegon, di Jalan Jendral Sudirman.
Massa terdengar meneriakkan yel-yel anti korupsi dan membentangkan sejumlah spanduk dan poster bernada sama. Salah satu yang menarik, massa membentangkan spanduk yang menolak MUI Kota Cilegon dipimpin oleh mantan narapidana korupsi.
Saat melakukan orasi, Ketua DPD KNPI Kota Cilegon, Najmudin mengatakan, prilaku korupsi lebih dari sekedar penista agama lantaran para pejabat disumpah di bawah kitab suci.
“Karena pejabat-pejabat ini dari awal sudah disumpah di bawah Al-Qur’an bagi yang beragama Islam, ketika dia mengikuti sumpahnya itu maka sudah menistakan agamanya,” katanya.
Najmudin berharap, Kota Cilegon harus terbebas dari korupsi di segala lini. Dirinya meminta seluruh pejabat di Cilegon baik eksekutif maupun legeslatif harus bersih dari korupsi.
“Mulai detik ini, Kota Cilegon harus bersih dari korupsi. Kedepan harus punya kepala daerah yang bersih dari korupsi dan berkomitmen terhadap prilaku korup,” katanya.
Dirinya juga menyayangkan adanya beberapa instansi dan organisasi keagamaan yang pejabatnya diisi oleh mantan koruptor.
“Kami sebagai pemuda sangat menyayangkan. Jabatan-jabatan strategis adalah suatu barometer untuk memimpin lembaga yang kredibel itu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Rizki Saputra di sela-sela aksi meminta masyarakat Kota Cilegon untuk melawan, memberantas dan mencegah korupsi.
“Korupsi tidak lepas dari keseharian masyarakat. Diawali misalkan di pilkada ada money politic. Itu sejak awal sudah terjadi korupsi,” katanya.
Dirinya juga menekankan kepada eksekutif, legeslatif, dan yudikatif untuk berkomitmen menyelesaikan kasus korupsi di Kota Cilegon.
“Termasuk KPK perwakilan Banten juga harus sering-sering berada di Kota Cilegon, karena sebetulnya banyak kasus korupsi. Salah satunya adalah kasus JLS yang sampai saat ini kasusnya naik turun,” ucapnya.
Menurutnya, dua puluh tahun Kota Cilegon tidak terlepas dari dua mantan walikota yang korup. “Artinya Kota Cilegon punya catatan korupsi yang luar biasa hebat. Harus jadi catatan bersama,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Pemuda Pancasila (PP) Kota Cilegon Eka Dahlan siap mengawal siapapun untuk pemberantasan korupsi di Kota Cilegon.
“Hilang demi pembangunan lebih baik, untuk pembangunan lebih bagus untuk Kota Cilegon,” ujar Dahlan.
Ia menegaskan, Kota Cilegon sudah sangat akut tindak pidana korupsinya, sehingga harus terus dikawal dan disuarakan kepada publik.
“Tidak adanya informasi publik dan banyak proyek-proyek mandeg. Kita juga akan melaporkan beberapa temuan oleh kami dalam waktu dekat,” timpalnya.
(*Fer/Red)
