Cilegon, CNO – Pengangkatan dua pejabat baru PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PT PCM) yang berlatar belakang politisi, kembali menuai kritik. Kali ini kritikan datang dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) BPC Cilegon terkait pengangkatan dua petinggi BUMD Cilegon itu.
Sekretaris HIPMI BPC Cilegon, Ismatullah Ali menyebut, pengangkatan politisi merupakan langkah mundur dalam mewujudkan good governance.
“HIPMI secara organisasi menyayangkan keputusan pemerintah yang menjadi kontroversi, terkait pengangkatan pejabat baru PT PCM,” ujar Ismat, Selasa 25 Februari 2020.
Ismat menjelaskan, BUMD dalam menjalankan bisnis yang modalnya berasal dari kekayaan daerah, sudah seharusnya dijalankan secara profesional dan transparan.
Salah satu indikatornya, kata Ismat, pemilihan pemimpin BUMD harus berasal dari kalangan profesional dunia usaha.
“Kami dari pengusaha muda berharap PT PCM benar-benar menjadi perusahaan BUMD yang bisa menopang pendapatan Pemkot Cilegon, tentu harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan bersih,” katanya.
Secara tegas, HIPMI menilai bahwa tidak layak politisi terlalu mendominasi jajaran pimpinan BUMD di Kota Cilegon, terlebih seolah dikuasai satu kubu yakni Partai Golkar.
“Penempatan orang-orang yang kapabel tentu akan mengangkat perusahaan ini, tapi sebaliknya jika kepentinganya politis, kepentinganya bagi-bagi kue tentu sangat kami sayangkan,” ujarnya.
Sebelumnya, DPP Gerakan Mahasiswa (Gema) Al-Khairiyah juga mengecam pengangkatan dua politisi Partai Golkar, Fakih Usman dan Budi Mulyadi sebagai petinggi PT PCM.
Ketua Gema Al-khairiyah, Ahmad Faisal Al-Ansori menuding, pengangkatan mereka sarat kepentingan politik dan Pemkot Cilegon disebut mengabaikan kaidah-kaidah transparansi dan good governance.
(*Fer/Red)
