Cilegon, CNO – Ketua PB Al-Khairiyah Ali Mujahidin memberi rapor merah kepada pemerintah Kota Cilegon untuk kinerja tahun 2019. Rapor merah ini diberikan lantaran beberapa kinerja pemerintah yang dinilainya memprihatinkan bahkan disebutnya mencolok mata.
Pandangan ini disampaikan Ali Mujahidin dalam sebuah tulisan berjudul “Potret Buram Cilegon, Good Bye 2019 & Welcome 2020” yang diterima Cilegon News melalui pesan WA, Rabu (1/1/20).
Tulisan tersebut terkonfirmasi merupakan buah pemikiran pria dengan sapaan akrab Mumu ini.
Mumu menyebut, potret buram yang dimaksudnya terkait beberapa permasalahan yang terjadi di kota ini, salah satunya pengangguran.
Pemerintah dinilainya gagal bahkan tanpa solusi dalam mengatasi pengangguran di Kota Cilegon. Hal ini diperparah dengan terhentinya kontrak karyawan outsourching PT Krakatau Steel.
“Kota Cilegon perlu ditetapkan sebagai daerah darurat lapangan kerja karena Kota Cilegon dianggap sebagai daerah dengan prestasi urutan ke 2 dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia,” kata Mumu dalam tulisannya.
Masih dalam tulisannya, Mumu juga menyoroti permasalahan banjir yang sering terjadi di Cilegon. Menurutnya, banjir yang sebenarnya sudah menjadi masalah rutin tahunan, seolah tidak dianggap penting oleh pemerintah daerah.
“Pemerintah tidak mengantisipasi dan seakan tidak ada solusinya. Padahal kalau hujan datang depan kantor walikota, beberapa titik jalan protokol dan beberapa titik pemukiman warga jadi langganan banjir,” ujarnya.
Para mantan napi koruptor juga tak lepas dari sorotan Mumu. Menurutnya, mereka mendapat posisi strategis di beberapa lembaga dan BUMD.
“Ketua MUI terpilih mantan napi korupsi, komisaris salah satu BUMD juga diduga mantan napi Korupsi dan salah satu direktur BUMD Kota Cilegon juga ternyata rupanya ada yang mantan napi korupsi,” tulisnya.
Bahkan menurut dugaan Mumu, proyek-proyek dan sistem kekuasaan di Kota Cilegon juga masih dikendalikan oleh napi korupsi dari dalam penjara yang diduga sering berkumpul di lapas berdalih membesuk.
“Namun demikian kita tetap berharap Kota Cilegon tidak dianggap sebagai bumi para napi korupsi,” sindir cucu pendiri Al-Khairiyah ini.
Menunggaknya pajak kendaraan dinas untuk beberapa pejabat di Kota Cilegon juga kena sentil Mumu. Menurutnya ini merupakan hal yang memprihatinkan.
“Pemerintah yang biasa pasang baliho foto pasangan kepala daerah dan wakilnya yang rajin menghimbau agar warga masyarakat taat pajak, justru malah mereka sendiri yang diduga getol nunggak pajak kendaraan dinas mereka,” sentilnya.
Informasi mengenai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon yang terancam gulung tikar juga mendapat sorotan Mumu. Dirinya juga menduga, RSUD sempat kehabisan obat-obatan bahkan karyawannya sempat tidak tergaji dan tidak terbayar BPJS nya.
“Dugaan bancakan setoran-setoran fee proyek APBD yang diduga dipaksakan tidak kalah jadi opini yang bukan merupakan rahasia umum. Diduga semua juga masih dalam kendali napi korupsi dari dalam lapas,” ujarnya.
Mumu juga menduga ada pengkondisian Ketua RT dan RW se-Kota Cilegon menjelang pilkada 2020 dan beberapa hal lainnya yang diduga mulai mengarah untuk kepentingan pemenangan dinasti.
Tak kalah hebatnya, Mumu menuding, alokasi dana hibah yang jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya. Menurut Mumu, tahun 2019 dana hibah jumlahnya Rp 40 miliar, sedangkan di tahun ini meroket menjadi Rp 90 miliar.
“Kami kira semua warga masyarakat mulai melek mata dan mulai rajin mencatat dan menulis satu persatu. Kemana saja dana hibah itu akan dicairkan dan disalurkan, dan siapa saja organisasi penerima hibah itu?,” tanyanya.
(*Fer/Red)
