Cilegon, CNO – PT Inti Karya Persada Teknik (IKPT) mengaku jika selama melakukan kegiatan di Kota Cilegon tidak melapor ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat.
Kendati sudah menerima pengesahan melakukan kegiatan, namun diakui oleh Budi, perwakilan PT IKPT, pengesahan tersebut datangnya dari Disnaker Provinsi Banten.
“Berkaitan dengan konstruksi untuk K3 maka bagian pengawasan ada di provinsi. Jadi kami salah kaprah dan lapor ke disnaker provinsi. Kami dapat masukan yang baik,” kata Budi usai rapat dengar pendapat dengan komisi II DPRD Kota Cilegon, Rabu (2 September 2020).
Budi juga menjelaskan, untuk perusahaan sub kontraktor di perusahaannya, dirinya mengaku telah melapor ke disnaker.
“Kami sudah janjian dengan Disnaker Cilegon untuk minta masukan soal apa yang harus kami penuhi kewajibannya,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Cilegon Masduki mengatakan, PT IKPT telah bertahun-tahun di Cilegon. Bila tidak mengetahui aturan tersebut, menurutnya hal yang tak mungkin.
Ditambahkannya, selama ini perusahaan tersebut berpotensi tidak pernah melaporkan kontrak kerja dan melaporkan hal lainnya ke Disnaker Cilegon.
Masduki meminta, IKPT mentaati regulasi ketenegakerjaan yang ada baik untuk karyawan kontrak atau permanen agar tingkat pengangguran terbuka itu terlihat.
“IKPT mengakui bahwa kerja kontrak tak melaporkan, PT. KPU pun sama mengakui itu. Saya minta disnaker tegas menyikapi ini. Lalu, PT. NSI (Nippon Shokubai Indonesia) diminta awasi main cont,” kata Masduki usai hearing.
Selain itu, Masduki meminta agar diundangnya PT IKPT oleh DPRD ini menjadi bahan evaluasi bagi PT. NSI sebagai perusahaan yang menggunakan jasa PT IKPT.
“Ternyata regulasinya harus ditembuskan ke kota, tapi tidak, sehingga disnaker tak menerima tembusaan itu,” tutur Sekretaris Fraksi PAN ini.
Namun begitu, Masduki mengapresiasi PT IKPT yang memiliki itikad baik untuk konsultasi dengan Disnaker Cilegon pasca rapat dengar pendapat digelar.
Ia juga khawatir perusahaan tak menghargai Pemkot Cilegon karena tak pernah ada tembusaan terkait jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dengan status kontrak.
“Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur kontrak kerja waktu tertentu wajib diketahui pemerintah daerah dalam ini disnaker,” Jelasnya.
(*Fer/Red)
