Cilegon, CNO – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) secara tegas menolak wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Pemindahan satwa endemik dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Pandeglang, yang populasinya sangat terancam punah ini justru berpotensi menciptakan ancaman baru bagi keberlangsungan hidupnya.
Bahkan WALHI menduga, wacana pemindahan habitat Badak Jawa ini ada kaitannya dengan rencana perluasan tambang emas milik PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak perusahaan PT Aneka Tambang (Antam).
Melalui siaran pers yang didapat Cilegon News, Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Umi Ma’rufah mengatakan, konsesi pertambangan emas PT CSD yang berada tepat di perbatasan TNUK telah beroperasi sejak 2010 dengan luas sekitar 5.302 hektare.
Kawasan tambang ini juga telah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional pada 2020. Menurut Umi, penetapan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan status strategis terhadap aktivitas pertambangan di kawasan tersebut, termasuk dukungan pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, berdasarkan informasi dalam laporan tahunan PT Antam, menurut WALHI, izin PT CSD telah berakhir pada 3 April 2025. Kondisi ini menimbulkan persepsi liar mengenai kelanjutan aktivitas pertambangan, status perizinan, serta kemungkinan pengembangan wilayah pertambangan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Kekhawatiran tersebut, menurut WALHI semakin relevan dengan adanya Keputusan Menteri ESDM mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten yang dikeluarkan oleh Bahlil Lahadalia pada Februari 2026, yang mencakup wilayah daratan dan perairan Banten.
Berdasarkan keputusan tersebut, wilayah pertambangan dibagi menjadi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).
Penetapan WUP menjadi salah satu tahapan yang memungkinkan pemerintah menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagai dasar pemberian izin usaha pertambangan. Berdasarkan penelusuran WALHI terhadap peta lampiran keputusan tersebut, terdapat indikasi bahwa sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk dalam kawasan WUP.


















