Cilegon, CNO – Pemerintah Kota Cilegon memecahkan rekor capaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan jaminan kesehatan. Kini jumlah pendudukan yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah menembus angka 100,02 persen.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengaku bangga sekaligus bersyukur dengan capaian tersebut. Dengan UHC sebesar 100,02 persen, berarti seluruh masyarakat Kota Cilegon sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. “Sejarah baru. Alhamdulillah ya Allah UHC Cilegon sudah di atas 100 persen,” kata Helldy.
Pada Oktober lalu capaian UHC Kota Cilegon baru mencapai 99,85 persen. Itu artinya, seluruh jajaran yang terkait, terutama di Dinas Kesehatan, terus mendorong agar seluruh warga bisa terdata dan terdaftar di BPJS Kesehatan.
“UHC ini merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan. Kami ingin menjamin setiap warga Kota Cilegon bila sakit dan butuh perawatan di rumah sakit, bisa dilayani dengan cepat,” katanya.
Dengan UHC yang mencapai 100 persen, kata Helldy, masyarakat tidak perlu khawatir bila menghadapi rawat inap di rumah sakit. Tinggal tunjukkan KTP. Nanti sambil sakitnya ditangani, BPJS-nya tetap diproses dalam waktu 3×24 jam paling lambat dan paling cepat 1×24 jam.
“Apalagi sekarang mengurus UHC ini sudah terintegrasi karena kami membuka satu layanan di MPP (Mal Pelayanan Publik). Cukup datang kesitu, semua selesai,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon drg. Ratih Purnamasari mengatakan bahwa pada 2022 jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 461.013. Sedangkan hingga November 2023 warga yang tercover layanan BPJS Kesehatan mencapai 461.117 jiwa.
“Itu artinya ada pertumbuhan jumlah penduduk sehingga prosentase UHC itu mencapai lebih dari 100 persen,” jelas Ratih.
Menurutnya, 198.838 jiwa yang terdaftar di BPJS Kesehatan merupakan pekerja penerima upah (PPU) seperti ASN, TNI, Polri, pekerja swasta, pegawai BUMN dan BUMD. Selain itu, 99.257 warga merupakan penerima bantuan iuran (PBI) yang dibiayai APBD baik Provinsi Banten maupun Kota Cilegon.
“Ada juga 78.156 warga merupakan pekerja informal, 75.881 PBI dari dana APBN, serta 8.985 warga yang merupakan bukan pekerja seperti investor, pemberi kerja, veteran dan pensiunan,” paparnya.
Dinas Kesehatan, lanjut Ratih, akan terus berupaya memberikan layanan yang baik bagi masyarakat Kota Cilegon. Ia pun mengapresiasi komitmen Wali Kota Cilegon untuk program UHC.
“Oleh karena itu, anggaran tetap diperlukan untuk bisa mempertahankan capaian ini. Kita harus alokasikan anggaran mengantisipasi kenaikan jumlah penduduk, antisipasi bayi baru lahir, serta antisipasi juga untuk peserta jaminan kesehatan yang menunggak,” katanya.
(*Fer/Red)
