Cilegon, CNO – Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Sokhidin menyayangkan kebijakan pemerintah daerah yang memangkas sejumlah anggaran untuk program Posyandu.
Padahal menurutnya, pemangkasan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan berdampak langsung pada keberlangsungan pelayanan kesehatan serta pemberdayaan warga.
Salah satu program yang dipangkas adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil. Sokhidin menegaskan, meski anggarannya tidak besar, manfaat program ini sangat terasa di masyarakat.
“Anggarannya kecil, bukan miliaran, tapi ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Tidak seharusnya dipangkas. Posyandu selama ini jadi ujung tombak, tapi kalau program seperti PMT hilang, masyarakat pasti mengeluh,” ujar Sokhidin, Senin (29 September 2025).
Selain PMT, anggaran untuk kegiatan posyandu lainnya, termasuk posyandu remaja, juga ikut dihapus. Padahal program tersebut berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas generasi muda, baik melalui pelatihan bahasa asing, keterampilan logam, hingga pemrograman komputer.
Sokhidin mencontohkan, beberapa kegiatan bahkan dibiayai secara mandiri oleh masyarakat dan kader posyandu. Program ini semestinya bisa dijadikan pilot project untuk 43 kelurahan lain di Cilegon.
“Anak-anak muda bisa ikut kursus bahasa, pelatihan programming, bahkan robotik. Itu langsung dirasakan manfaatnya. Kalau benar pemerintah mengutamakan kegiatan yang menyentuh masyarakat, harusnya yang seperti ini justru didukung, bukan diabaikan,” tegasnya.
Sokhidin mengakui langkah Wali Kota Cilegon, Robinsar yang berencana memangkas anggaran kegiatan seremonial patut diapresiasi. Namun ia menilai tidak adil jika program yang berdampak langsung bagi masyarakat kecil justru turut dipangkas sejak awal.
“Seremonial dipangkas bagus. Tapi jangan sampai kegiatan dasar masyarakat, seperti posyandu dan PMT, juga dihilangkan. Ini miris, karena sudah sejak 2010 perlahan-lahan program ini mulai tak terlihat lagi,” katanya.
Sokhidin menegaskan, DPRD akan terus mendorong agar program posyandu kembali mendapat porsi anggaran, mengingat fungsinya yang vital bagi kesehatan dan pemberdayaan warga di tingkat kelurahan.
(*Adv/Red)